teachingartistsguild.org – Pemerintah Indonesia resmi mencabut empat izin usaha tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diumumkan pada 10 Juni 2025 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Perusahaan-perusahaan yang izin usahanya dicabut adalah:
- PT Anugerah Surya Pratama
- PT Nurham
- PT Mulia Raymond Perkasa
- PT Kawei Sejahtera Mining
Alasan pencabutan mencakup pelanggaran lingkungan, tidak tersedianya RKAB, serta sebagian lokasi tambang masuk dalam Geopark Raja Ampat.
Konteks dan Dampak Ekologis
Raja Ampat adalah UNESCO Global Geopark yang memiliki 75% spesies terumbu karang dunia. Tambang nikel tercatat telah menyebabkan penggundulan >500 ha hutan, kerusakan terumbu karang, sedimentasi, dan deforestasi pada pulau-pulau kecil seperti Kawe dan Manuran.
Investigasi Greenpeace juga mengungkap bukti pelanggaran lingkungan dan terbentuknya kolam limbah penampahan (settling pond) yang runtuh di Pulau Manuran .
IUP PT Gag Nikel Tetap Berlaku – Diawasi Ketat
Satu-satunya perusahaan yang masih memiliki izin adalah PT Gag Nikel (anak perusahaan PT Antam), yang operasinya berada di Pulau Gag, di luar Geopark.
Produksi Gag Nikel mencapai 3 juta ton nikel/tahun, dan meski izin dikabut terhadap empat perusahaan lain, pemerintah telah menarik keputusannya menangguhkan izin Gag Nikel demi memastikan compliance dengan AMDAL, reklamasi, dan perlindungan terumbu karang.
Tanggapan dari DPR, Greenpeace, dan Pemerintah Daerah
- DPR, lewat Komisi VI, mendesak agar pencabutan IUP bukan hanya bersifat sementara. Anggota DPR Mufti Anam menyoroti kemajuan ekosistem laut serta transparansi izin tambang di wilayah konservasi.
- Greenpeace menyebutnya kemenangan gerakan #SaveRajaAmpat namun menuntut izin Gag Nikel juga dicabut, dengan catatan tambang dilarang di pulau kecil per undang‑undang TARIPI (pulau kecil).
- Pemda Raja Ampat menyuarakan ketidakberdayaan karena izin tambang dikeluarkan oleh pusat. Adanya dukungan pencabutan adalah bentuk pertimbangan terhadap masukan daerah dan tokoh masyarakat.
Langkah Tindak Lanjut Pemerintah
- Audit lapangan menyeluruh terhadap empat perusahaan yang izin dicabut.
- Pemeriksaan kepatuhan lingkungan terhadap Gag Nikel, termasuk sampling dan proses hukum bila ditemukan pelanggaran .
- Revisi sistem perizinan pertambangan untuk mencegah izin tanpa kajian lengkap di wilayah konservasi .
Pencabutan IUP oleh pemerintah mencerminkan upaya menghentikan aktivitas tambang yang merusak ekosistem laut dan hutan di kawasan geopark sensitif Website. Meski IUP Gag Nikel dipertahankan demi nilai ekonomis dan regulasi hukum, pemerintah menegaskan pengawasan ketat dan implementasi AMDAL menjadi prioritas.
Namun, tuntutan dari DPR dan lingkungan sosial mendesak agar izin tersebut juga dicabut. Ke depan, keberlanjutan usaha pertambangan di Raja Ampat akan sangat bergantung pada evaluasi legalitas, pengawasan lingkungan, dan reformasi tatanan perizinan tambang di wilayah konservasi.